Sejak tahun 2017, Wahid Foundation bekerjasama dengan UN Women telah menginisiasi program Women Participation for Inclusive Society (WISE) di tiga provinsi : Jawa Barat (Bogor dan Depok), Jawa Tengah (Solo Raya) dan Jawa Timur (Malang Raya dan Sumenep). Program ini menyasar kelompok perempuan di akar rumput untuk terlibat aktif dalam upaya penguatan kohesi sosial di masyarakat khususnya peranan aktif di desa/kelurahan. Para kelompok perempuan ini bekerjasama dengan pemerintah desa membentuk Desa/Kelurahan Damai, saat ini telah ada 10 desa/kelurahan yang menjadi wilayah kerja pada pelaksanaan program, di antaranya Desa Sidomulyo Kota Batu, Kelurahan Candirenggo Kabupaten Malang, Desa Guluk-guluk, Prancak, Payudan Dundang di Sumenep, Kelurahan Pengasinan di Kota Depok dan Desa Tajurhalang di Kabupaten Bogor Jawa Barat. 10 desa tersebut telah mendeklarasikan sebagai Desa/Kelurahan Damai dan membentuk Peraturan Desa (Perdes) untuk Tim Kelompok Kerja Desa Damai yang terdiri dari setiap elemen masyarakat baik tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan perempuan.

Tahun ini, upaya – upaya keterlibatan perempuan dalam memberikan usulan program dan pengambilan kebijakan ditingkat desa juga harus diakomodir secara substantive melalui program kegiatan di tingkat Desa, untuk itu Wahid Foundation menyusun Panduan Rencana Aksi Desa Damai dengan melibatkan lintas sector dalam pemerintahan, “RADes ini selain mengakomodir pandangan masyarakat khususnya kelompok perempuan, penyusunan dokumen panduan penyusunan Rencana Aksi Desa Damai akan mengacu pada beberapa aturan hukum, kebijakan dan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah.” Tutur Siti Kholisoh Pelaksanan Senior Advokasi dan Kampanye Wahid Foundation.

Saat ini panduan RADes ini sedang dalam proses penyusunan yang kedepan akan diuji cobakan di 10 Desa Damai, keterlibatan multielemen ini diakomodir dalam forum Konsultasi Ahli yang diselenggarakan pada pertengahan bulan September 2020 lalu, diharapkan akhir bulan Oktober ini RADes bisa rampung sehingga bisa digunakan dalam pencenaan program kegiatan di desa.

“Kami berharap Rencana Aksi Desa akan menjadi role model mekanisme yang adil dalam pencegahan konflik sosial berbasis masyarakat yang menggunakan pendekatan responsive gender dalam pencegahan ekstremisme kekerasan, yang pada akhirnya diharapkan mekanisme ini akan menekan kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi dan mampu meningkatkan akses keadilan bagi perempuan di masyarakat.” Lanjutnya.